Tuntutan PKN Enrekang Menang Melalui UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Media Analis Indonesia, Enrekang -Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Read More

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok untuk membantu Negara dalam hal pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Pemantau Keuangan Negara yang disingkat PKN selalu mengacu dari dokumen dokumen yang bernilai hukum. Data awal adalah target utama PKN dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Untuk mendapatkan data awal, PKN mengacu dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan dengan yang ditentukan oleh UU, PKN secara resmi melayangkan permohonan Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk meminta Dokumen Kontrak TA 2017 atas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing satuan kerja (Satker) antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Rumash Sakit Umum Daerah, dan ULP.

Semenjak dilayangkannya permohonan informasi, pihak PPID utama Kabupaten Enrekang tidak menanggapi surat yang dilayangkan oleh PKN apakah akan memberikan atau menolak permohonan tersebut sehingga sesuai amanat UU, PKN kembali melayangkan surat keberatan kepada atasan PPID dalam hal ini Bupati Kabupaten Enrekang.

Adapun jangka waktu yang ditentukan oleh UU tentang jangka waktu surat keberatan yaitu 30 (Tiga puluh) hari kerja, namun setelah melebihi 30 (Tiga puluh) hari kerja, Pemerintah Kabupaten Enrekang tak kunjung memberikan informasi yang PKN mohonkan. Karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan, PKN resmi menggugat Pemerintah Kabupaten Enrekang ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Dalam sidang sengketa informasi yang digelar, PKN memberikan kuasa kepada Bahar selaku kordinator didampingi oleh Iswaldi selaku anggota. Sebanyak 4 (Empat) kali dilakssanakannya persidangan antara PKN vs Pemerintah Kabupaten Enrekang, Komisi Informasi Sulawesi Selatan akhirnya mengegelar sidang pembacaan putusan pada Senin, 11/05/20 yang digelar secara live streaming. Dalam pembacaan putusan, Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang dimohonkan oleh PKN bersifat terbuka dan memerintahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan PKN.

Demikian juga pernyataan Patar sihotang, SH MH ketua umum PKN pusat yang kami hubungi melalui seluler, beliau menyatakan terima kasih kepada Komisioner yang telah menagbulkan permohonan PKN yaitu informasi publik menegnai laporan pertanggung jawaban dan dokumen kontrak pengadaan pekerjaan di masing masning SKPD pemkab Enrekang.

“Semoga kedepan putusan ini bermanfaat bagi masyakat umum dan khsuusnya masyakarat kabuapten enrekang daman pengembangan pribadi bidang keterbukaan informasi dan merobah paradigma para pejabat selama ini yang menganggap dokumen kotrak itu adalah rahasia Negara dan tujuan permohonan informasi publik ini adalah sebagai sebagai bahan informasi bagi tim pkn yuntuk melakssnakan investigasi di lanpangan, sesuai amanat PP 43 tahun 2018,” ungkap Patar Sihotang ketua PKN pusat, Senin (11/5/2020).

(Hendra Harahap)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *