Kadis Kominfotik NTB: Informasi Bisa Timbulkan Kegaduhan di Tengah Opini publik, Jika Beredar Liar

  • Whatsapp

Media Analis Indonesia, Mataram -Keterbukaan informasi di era transformasi digital sangat diperlukan bagi badan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena  itu sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

“Diera digital teknologi Informasi (IT)  begitu pesat, bila informasi tidak dikelola, dikomunikasikan, tidak diklarifikasi sebagai  pelurusan informasi, maka akan beredar liar, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah opini publik,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kadis Kominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH.,  mewakili Sekda Provinsi NTB.

Read More

Ini disampaikan  saat membuka Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, awal maret 2021 di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB.

Menurut  Gde,  setiap jabatan Kepala OPD atau pejabat publik melekat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Untuk itu,  diklat dasar ASN dalam meningkatkan kapasitasnya  melayani kebutuhan informasi masyarakat sangat penting dan diperlukan sesuai esensi
UU KIP No. 14.

Untuk membenahi ini,tandasnya, banyak hal  harus dilakukan seperti pelurusan  pemahaman tugas dan fungsi  keterbukaan informasi publik.
Agar tidak timbul informasi sesat ditengah masyarakat.  “Sinergi dan kolaborasi antar badan publik, ini penting dan harus terus dijaga,” ujarnya.

Dari hasil monitoring dan evaluasi (KI) terhadap badan publik OPD di NTB,  terdapat  beberapa OPD sangat strategis tapi informasi publiknya tidak berisi. Padahal ada program- mendasar harus disampaikan untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu, dalam UU no. 14 tentang keterbukaan publik dikatakan bahwa informasi adalah hak publik.
Maka dari itu, sebagus apapun program OPD bila cara mengkomunikasikannya salah, program tersebut tidak akan mampu memenuhi target yang maksimal dan mendapat dukungan publik.

“Kita memiliki 68 program unggulan, tapi yang terdengar cuma beberapa program saja,” ucapnya.

“Jadi, perkembangan informasi disatu sisi memberikan manfaat, dan myendobrak   kemudaratan, tapi juga disisi lain dapat menjadi bumerang yang memperlambat pembangunan,”tutup  Kepala PPID Utama ini.

Bernada sama, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, menjelaskan BPSDMD memiliki tugas  penunjang unsur pendidikan pelatihan  lingkup internal OPD Pemrov NTB  .
Sehingga, BPSDMD mengharapkan  bisa berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya ASN sejak dini, agar memahami UU KIP.

“ASN harus mampu memahami tugas PPID maupun kehumasan, berangkat dari itulah inisiasi pelatihan yang berlangsung 5 hari ini,” kata Wedha Magma Ardhi di hadapan peserta Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik dilingkup Widyaiswara ini.

Pelatihan diikuti 29 peserta, selama 5 hari. Pemateri dalam bimtek ini,  diisi Kepala PPID utama, anggota Komisioner Komisi Informasi (KI), anggota PPID Utama dan beberapa wartawan senior di NTB.

Masih kata Wedha, peningkatan kapasitas Widyaiswara ini penting dilakukan, karena  menjadi garda terdepan membentuk karakter ASN yang baik, transparan, berintegritas dan akuntabel.

Karenanya Pelatihan menjadi agenda strategis untuk menguatkan peran Widyaiswara sebagai bagian penting implementasi KIP NTB di level badan publik. “Hal ini juga diharapkan berkontribusi pada terselenggaranya pemerintahan yang baik di Provinsi NTB,” tutupnya.
( Yyt)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *