Mengontrol Penegakan Hukum di Indonesia dan Papua

Septinus Lobat SH, Praktisi Hukum (Advokat) Muda Asal Papua

Media Analis Indonesia, Jakarta – Mengontrol Penegakan Hukum di Indonesia dan Papua adalah tujuan menciptakan keadilan dan kedamaian agar tidak disalah gunakan atau duainfungsi oleh institusi manapun.

Terkait dengan hal tersebut ini maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Hukum dapat kita temukan dalam penjelasan UUD 1945 seabagai Konsitusi Negara kita Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum atau berdasar atas Hukum ( Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (Machtsstaat) itu sebelum amandemen dan kembali setelah amandemen di pertegas lagi dalam UUD 1945 dalam pasal 1, ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Read More

Hal tersebut seperti disampaikan Praktisi Hukum (Advokat) Septinus Lobat, SH melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (19/6/2022).

“Di Indonesia sendiri dalam pelaksanaan Praktik, Perlindungan Dan Penegakan Hukum harus di control dalam Sistem Penegakan Dan Perlindungan Hukum serta tidak terjadi Duainfungsi dalam setiap Institusi manapun. intervensi dan salah gunakan atau Dualifungsi dalam penegakan hukum di Indonesia dan Papua.sebagai Penegak Hukum dari institusi manapun adalah harus adanya profesionalisme dan tidak terjadinya intervensi kepentingan, sehingga terciptanya “keadilan dan kedamaian” sebab sesungguhnya Hukum itu bukan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar akan tetapi sesungguhnya, Hukum itu menciptakan keadilan dan kedamaian di situ intisarinya,” ujarnya.

Pengacara muda asal Papua itu juga berharap kepada Pusat Republik Indonesia ini agar supaya dapat mempertegas kepada Daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui institusi –institusi manapun di seluruh Daerah Republik Indonesia agar menciptakan Keadilan dan Kedamaian dalam menjalankan Penegakan Hukum di Indonesia dan Papua, sebagai Penegak Hukum.

“Esensi dari suatu Negara Hukum adalah Kekuasaan tertinggi artinya bahwa Hukum adalah kekuasaan tertinggi atau panglima,melainkan bukan salah mengunakan sebagai Penegak Hukum untuk menakuti orang lain, atau mengintimidasi orang lain atau membunuh orang lain atau mencoba melakukan kejahatan terhadap orang lain pada umumnya,serta bukan untuk menekan orang lain dengan menggunakan Power sebagai seorang penegak Hukum,” paparnya.

Lanjut dia, dari berbagai kalangan Penegak Hukum atau institusi manapun sebagaimana dalam Pancasila sebagai ideologi Negara kita dalam sila yang ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab artinya bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

“Penegak Hukum harus merasa Kemanusiaan Melindungi dan Mengayomi kepada setiap warga Negara atau terlebih lagi sesama Manusia adalah Amanah sebagai Penegak Hukum. Pada era pasca reformasi di Indonesia telah dibentuk komisi-komisi yakni : Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan kinerja para penegak hukum,” jelasnya lagi.

“Hanya jajaran Advokat yang hingga saat ini belum memiliki pengawas independen,” pungkasnya.

(*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *