Pentingnya Sosialisasi Pajak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Nelia Fariani Siregar, SS, M. Pd & Sofia Kusuma Dewi

Media Analis Indonesia, Cirebon – Menurut (Haryanti & Hidayah, 2019), Perkembangan jumlah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia terus meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jumlah pelaku UMKM menguasai 99,99% pasar di Indonesia yaitu sebanyak 62,9 juta unit dan sisanya sebesar 0,01% atau sebanyak 5,4 ribu adalah pelaku usaha besar.

Umumnya, UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam pencatatan keuangan, akuntansi hingga pajak dan pada umumnya sumber daya manusia yang banyak ada di bagian operasional sehingga proses perpajakn terbatas dan terkadang diurus oleh pemilih usaha sendiri.  Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM lebih mengutamakan proses produksi dan penjualan produk karena memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan.

Read More

Dengan terbatasnya sumber daya, proses pencatatan hingga pembukuan dan perpajakan pada sektor UMKM menjadi jauh dari standar sehingga tingkat kepatuhan perpajakan UMKM menjadi minim.

Sehubungan dengan perpajakan di Indonesia, mayoritas penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, namun selama ini penerimaan pajak masih belum mencapai target yang diharapkan.

Sektor UMKM telah berhasil menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, membantu dalam perdagangan internasional, menyediakan layanan dan dukungan untuk perusahaan besar serta membantu dalam diversifikasi ekonomi Kepatuhan pelaku UMKM terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah.
Pada dasarnya sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak.

Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas peraturan baru sehingga informasi yang disampaikan dalam sosialisasi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Upaya sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang jenis-jenis pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan manfaat pajak. Materi yang disosialisasikan perlu diketahui dan dipahami pelaku UMKM karena berhubungan dengan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dalam administrasi perpajakan.

Pada tahap sosialisasi pun harus dijelaskan secara jelas dan ringkas tentang bagaimana hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM sesuai aturan berlaku dan bagaimana risiko pemeriksaan pajak yang ditanggung pelaku UMKM jika hak dan kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan baik dalam proses penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.

Dengan Memiliki pengetahuan pajak akan mendapatkan banyak keuntungan karena menghemat wajib pajak dalam mempekerjakan konsultan untuk menghitung pajak bagi bisnis mereka serta dapat menghemat biaya konsultasi pajak yang besar (Oladipupo & Obazee, 2016). Selain itu pelaku UMKM akan paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pelaku akan perpajakan maka tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat karena mereka akan mengetahui tata cara perhitungan serta konsekuensi atau sanksi yang akan didapatkan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada sosialisasi pajak  kepada para pelaku UMKM dapat tentang peranan pajak bagi kehidupan masyarakat, cara mendaftar sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP, tarif pajak untuk UMKM, insentif pajak bagi UMKM dan cara melaporkan pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan UMKM ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.

Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat lebih termotivasi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan dapat lebih patuh dalam melaporkan pajaknya. Dengan adanya kepatuhan UMKM terhadap pajak diharapkan akan dapat mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan.

Untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang cara menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak UMKM. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi sebagai tenaga pendidik terhadap masyarakat serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam membantu Pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Dengan terlaksana kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat dengan akademisi serta dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah sebagai regulator.

Menurut Ayem & Nofitasari, dari beberapa masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memahami tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan tingkat kesadaran perpajakan meningkat.

Dari sisi kemampuan masyarakat UMKM dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 Tahun 2018 dan cara menyetor pajak juga sudah meningkat.

Sesuai dengan tujuan Pemerintah bahwa diterbitkan PP 23 Tahun 2018 memang untuk menyederhanakan penghitungan pajak yang biasanya lebih rumit sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM terbantu dan lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Sosialisasi pajak harus sesuai dengan sasarannya, agar Pelaku UMKM sadar bahwa pajak memang dibutuhkan untuk pembangunan negara yang secara tidak langsung akan dinikmati masyarakat, namun risiko pemeriksaan yang dapat meningkatkan tax cost wajib pajak dianggap sebagai motivasi negatif yang harus dihindari sehingga mendorong pelaku UMKM untuk patuh pajak.

Hal ini juga menjadi perhatian bagi regulator dan pihak lain seperti organisasi konsultan pajak dalam memberikan pendampingan bagi Wajib Pajak khususnya UMKM agar terhindar dari tax cost yang tinggi karena ketidakcakapan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

(Penulis: Nelia Fariani Siregar, SS, M. Pd & Sofia Kusuma Dewi, Dosen dan Mahasiswa Program Studi Akuntansi UGJ Cirebon) 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *