Tantangan Berat bagi Bupati Sorong untuk Meningkatkan SDM Generasi Suku Moi di Papua

aktivis mahasiswa Petrus Yadanfle

Media Analisis Indonesia, Jakarta -Tantangan berat harus dihadapi generasi muda suku Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Bisa dibilang, realita hari ini menjadi tantangan bagi generasi suku Moi untuk meningkatkan serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM) mereka.

Terkait permasalahan tersebut, aktivis mahasiswa Petrus Yadanfle berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong memberikan perhatian khusus terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di daerahnya.

Read More

“Dengan pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam menciptakan Daerah dalam Suatu Suku Pribumi yang di dalamnya agar kuat dalam Bingkai NKRI untuk Berkehidupan Mencerdaskan Bangsa dan Negara,” jelas Petrus Yadanfle melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Menurutnya, SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan harus disiapkan untuk Anak Asli Papua Khususnya Suku Moi agar nantinya berdampak positif langsung kepada Masyarakat dan daerahnya.

Dengan begitu, peningkatan Daya Saing dan kemandirian Daerah dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri bisa mendukung pembangunan nasional.

“Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi Prioritas utama dalam Pembangunan Kualitas SDM antara lain, pertama, adalah Pola Daerah Membagun SDM nya sendiri yang baik dan Bermutu Terlebih Kepada anak asli Pribumi suatu Daerah Papua (AAP) Khusus Kabupaten Sorong. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem memberdayakan secara menyeluruh atau berkelompok, berlembaga, terutama berkaitan dengan kualitas Potensi, serta relevansinya membutuhkan dukungan Anggaran yang semestinya Bupati memperhatikan adalah dengan Kebutuhan Potensi SDM dan Dunia Kerja demi menikmati hasil alamnya sendiri,” paparnya.

Ditambahkannya, Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan kepada Pribumi artinya bahwa Pemerintah bekerja dan melayani bukan bekerja cari kepentingan politik.

Petrus Yadanfle menilai, Pilkada serentak pada Tahun 2024 adalah menu menjelang sisa waktu melepaskan Jabatan Bupati terhitung sisa selama 2 tahun setengah, hampir 3 Tahun adalah waktu yang cukup lama pada Bulan Agustus mendatang.

“Pemerintahan Kabupaten Sorong di masa injurie time ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) bersama pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat ini tengah menggodok Agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 mendatang, berbeda dengan edisi Pemilu di Tahun-tahun sebelumnya, kali ini KPU RI merencanakan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar pada tahun yang sama,” paparnya.

aktivis mahasiswa Petrus Yadanfle

Rencananya Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Calon Legislatif DPR-DPRD akan dihelat pada awal/ pertengahan tahun 2024 Mendatang. Sedangkan, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar pada akhir Tahun 2024. Pilkada Serentak 2024, Ini 101 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan pada 2022 ini.

Maka, alih-alih berlomba mewujudkan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan/tidak dengan pelayanan dasar, maupun urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 12 UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, justru yang terjadi kebanyakan sebaliknya.

Pilkada langsung tak serta-merta menghadirkan Sosok Pemimpin Daerah yang lebih berempati pada nasib Masyarakat bawah. malah tak sedikit yang takluk pada godaan syahwat kekuasaan.

Petrus Yadanfle yang juga tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Nosbe Papua ini mengharapkan Jhony Kamuru (JK) yang merupakan Pemimpin Anak Daerah Putra Moi yang terbaik untuk hadir kembali memimpin Kabupaten Sorong.

“Saya juga mengharapkan dan mengingatkan jangan ada Pejabat Daerah yang menjadi raja-raja kecil dengan libido kekuasaan yang luar biasa besar melampaui kewenangan yang telah disematkan konstitusi. Gemar mengangkangi aturan, menerobos nilai-nilai etika, moralitas, dan kemanusiaan Serta Regenerasi SDM Suku Moi,” ujarnya lagi.

“Seyogianya harus memperhatikan Masyarakat yang tentunya terdiri dari Mahasiswa, Pemuda serta Masyarakat Akar Rumput sehingga tidak menjadikan Kami sebagai Anjing Berburu pada saat kepentingan para Pejabat. Khususnya para pejabat Suku Moi Klabra,” tambahnya.

Melihat realitas Pejabat Tanah klabra krisis Kaderisasi di masa depan SDM Petrus Yadanfle menyampaikan kepada Media di Jakarta bahwa sebagai Pemilik Kedaulatan Elektoral Pilkada, yang mencoba mempertahankan akal sehat dan nalar kritis, ketika melakukan kontemplasi atas kondisi objektif kekinian, wajar mengkritisi Para Pejabat Klabra, yang jadi pertanyaan seberapa besar manfaat yang akan didapat dari Kepentingan Politik tersebut.

Menurutnya, pemilih jika tetap menggunakan hak Politik bahkan dibanding risiko politik yang kami alami jauh lebih besar, serta berdampak positif kepada Pejabat Klabra apakah makna partisipasi penggunaan hak pilih hari ini tidak lebih dari sekadar melegitimasi kebobrokan kepemimpinan daerah yang tengah berlangsung?.

Yadanfle yang juga Ketua Bidan OKK pada salah satu Organisasi Cipayung di kabupaten Sorong itu, menyatakan bahwa Pejabat Klabra di kabupaten sorong Provinsi Papua Barat saat ini Mendominasi Birokrasi Pemerintahan dengan menduduki beberapa jabatan strategis di kabupaten sorong salah satunya jabatan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, disingkat (Bappeda) dan Sejumlah Kepala-kepala bagian di lingkup Kabupaten Sorong. Ketua DPRD Kabupaten Sorong Berserta 5 Orang Anggota DPRD kabupaten Sorong sekaligus yang adalah anak-anak asli Suku klabra semua.

Namun yang menjadi kesan terburuk menjadi realita saat ini adalah kami generasi Klabra rasakan hanya sebagai ternak Sapi saat kepentingan politik setelah itu kami menjadi anjing berburu lagi.

“Oleh sebab itu Harapan Kami Kepada Bapak Bupati Sorong seyogianya harus lebih Ojektif melihat hal demikian yang tentunya dirasakan oleh semua Generasi Suku Moi saat ini yang Berdampak kepada hampanya SDM Suku asli Sorong.

Untuk itu harus sama-sama mendukung dan mengerjakan visi dan Misi Bupati. bukan saja Organisasi Dinas atau stekholder. Membangun Daerah kita Masing-masing dengan jati diri kita sendiri dengan Berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh Pusat kepada kita Daerah.

Jika kita memperhatikan sejarah berjalannya Bangga kita hingga saat ini. menjadi Bangsa yang Besar. Bukan karena membangun orang lain tetapi membangun dirinya sendiri dari dalam.

Dalam kesehariannya, Bupati Sorong tampak biasa -biasa saja di mata masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat saat acara pelantikan para kepala kampung dari 3 Distrik di kabupaten Sorong, yang bertempat di Distrik Hobard pada tanggal 18/6/2022.

Dalam video yang lagi viral di media sosial, video tersebut berisi dalam Apresiasi Masyarakat Klabra memberikan dukungan kepada anaknya. Bupati Sorong yang adalah anak Klabra itu.

Pernyataan Petrus Yadanfle tersebut dibenarkan Ketua LBH Nosbe Papua, Septinus Lobat. (*)p

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *