BPKAD Palas Gelar Sosialisasi Aplikasi FMIS, Komitmen Penatakeuangan Daerah Akuntabel dan Transparan

Narasumber memaparkan materi yang sosialisasi kepada para peserta yang hadir.

Media Analis Indonesia, Palas – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berkomitmen dalam penatakeuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Salah satu melalui sosialisasi dan pendampingan dalam penggunaan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS).

Read More

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan manajemen keuangan berbasis aktual dan transparansi, dengan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Riyadi bersama rekan, peserta berasal dari seluruh Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilaksanakan selama dua hari (16/17)11/2022). Di Aula Hotel Syamsiah, Jalan Surapati, Lingkungan III, Banjar Raja, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas.

Plt Bupati Padang Lawas drg.H.Ahmad Zarnawi Pasaribu CHt MM M.Si yang diwakili oleh Asisten III Administrasi Umum Drs. H. Amir Soleh didampingi Plt Kepala BPKAD Fajaruddin SE MM mengatakan, manajemen keuangan berbasis aktual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern, yang bertujuan untuk memberikan Informasi yang lebih transparan mengenai segala pembiayaan.

“Hal inilah yang membuat Pemkab Padang Lawas dituntut untuk mengelola pemerintahan baik dengan menyajikan strategis penataan manajemen keuangan, penggunaan anggarannya harus dilaksanakan secara sehat, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel yang ditunjang dengan fungsi pengawasan yang baik,” ungkap Amir Soleh saat membuka workshop teknis aplikasi SIMDA-NG.

Amir menjelaskan, ada beberapa strategi yang harus dilakukan guna mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diantaranya melakukan perencanaan dan pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintahan.

Ia berharap, seluruh OPD dapat memahami proses pengelolaan APBD yang terintegrasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab aplikasi SIMDA-NG ini hanyalah sebagai alat bantu, dan tentunya yang paling penting adalah kedisiplinan dari para pengguna aplikasi.

“Apabila ada yang tidak diketahui silahkan bertanya, sehingga apa yang didapat dari kegiatan ini dapat diaplikasikan dengan baik dan benar di tempat kerja masing-masing,” tutup Asisten III Pemkab Palas, Amir Soleh.

Plt Kepala BPKAD Kabupaten Palas Fajaruddin, SE, MM., Pemkab Palas telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan) dengan output akhir berupa laporan keuangan.

Lanjutnya, proses perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD dan proses penatausahaan menggunakan SIMDA Keuangan setelah data anggaran dari SIPD dimigrasikan ke SIMDA Keuangan.

“Proses penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan aplikasi SIMDA Keuangan, dan output-nya antara lain telah diintegrasikan dengan SIKD dengan pengiriman data untuk memenuhi kewajiban informasi keuangan daerah kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, Aplikasi FMIS adalah hal baru bagi BPKAD maupun pengelola keuangan di masing-masing OPD, sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan khususnya terkait proses penatausahaan keuangan bagi personil di BPKAD dan bendahara OPD. Sosialisasi dan pendampingan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Palas agar dapat segera beralih ke aplikasi FMIS untuk melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah.

“Dalam rangka tersebut, kami menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam aplikasi FMIS kepada OPD di Kabupaten Palas. Kegiatan ini berlangsung seperti telah disebutkan diatas dan narasumber yang merupakan auditor dari BPKP Perwakilan Sumut,” urainya.

Menurut Fajaruddin, tindak lanjut atas pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dalam aplikasi FMIS adalah komitmen dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, BPKP dan Bank lainnya yang merupakan support system terselenggaranya penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pungkasnya. (081)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *