Kadis Naker Palas Hadiri Rapat Pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT PHI

Kadis Naker Palas, Ratna Dewi Harahap, SH melalui Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Muhammad Idrisman Mendefa, S.Th.I., M.A.P., hadiri rapat bersama dengan PT, PHI.

Media Analis Indonesia, Palas – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Padang Lawas, Ratna Dewi Harahap, SH melalui Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Muhammad Idrisman Mendefa, S.Th.I., M.A.P., CPHRM, CPLM, CHRBP, CIRP, CMPIR menyampaikan bahwa pada Kamis, (17/11/2022) Kadis Naker Palas didampingi Kabid Pelatihan Kerja menghadiri acara Rapat Pembahasan Draf Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. Permata Hijau Indonesia (PHI) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas (DLHK Palas). Hal tersebut dikatakannya Jum’at, (18/11/2022), setelah selesai mengikuti rapat tersebut.

Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Kepala DLHK Palas tersebut, mewakili Kadis Naker Palas, Idris Mendefa mengutarakan beberapa hal yang perlu dimuat ke dalam DPLH PT. PHI. yaitu:

Read More

1. Apresiasi kepada Perusahaan.
Idris Mendefa mengapresiasi Permata Hijau Group (PHG) yang memiliki 7 (tujuh) perusahaan di Palas, yaitu PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Unit Kebun Papaso dan Unit Pabrik Minyak Kepala Sawit (PMKS) Mananti; PT. Damai Nusa Sekawan (DNS) Unit Kebun Bukit Udang, Unit Kebun Sosa Indah, dan Unit Kebun Nagargar; dan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Unit Kebun Aliaga dan Unit PMKS Hutalombang.

Apresiasi yang dimaksud Idris Mendefa adalah, bahwa PHG sudah berpuluh tahun turut berpartisipasi dalam membuka lapangan kerja dan memperluas peluang kerja. Tentu, hal ini membantu kondisi perekonomian rakyat, stabilitas perekonomian daerah, dan mendukung peningkatan perekonomian negara. Sebagai perusahaan swasta terbesar di Palas, keberadaan PHG tentunya sudah ikut ambil bagian dalam upaya mengurangi pengangguran, dan memperlancar sirkulasi perputaran ekonomi.

2. Latar Belakang Perusahaan.
Idris Mendefa meminta penjelasan yang lebih detail dan terang dari pihak perusahaan terkait dengan latar belakang, kronologis, dan historis perusahaan, juga menyarankan agar seluruh dokumen legalitas perizinan PT. VAL dan PT. PHI, serta bagaimana korelasinya dengan PHG dan seluruh perusahaan yang berafiliasi dengannya yang ada di Palas.

Menurutnya, legalitas perizinan harus jelas dituangkan ke dalam DPLH perusahaan, dan dengan melampirkan seluruh dokumennya. Apalagi, setelah mendengarkan keterangan dari Kepala Dinas Perizinan, bahwa PT. PHI belum diketahui sebelumnya. Siapa PT. VAL Aliaga, lalu sudah, sedang, atau hendak melakukan proses transisi perubahan nomenklatur menjadi PT. PHI. Ada apa di balik itu semua, harus diurai secara terang-benderang. Agar pembahasan dokumen selanjutnya, lebih terasa aman dan nyaman, mudah, dan lancar.

Ibarat suatu bangunan, hal yang pertama dibuat adalah pondasi. Semakin kuat pondasinya, tentu akan semakin kokoh bangunannya. Semakin rapuh pondasinya, maka bangunan di atasnya akan mudah roboh. Maka, perusahaan sebesar PHG, dan terkhusus PT. VAL yang (katanya) berubah nama menjadi PT. PHI mesti pula memiliki pondasi yang kuat. Ada alas legalitas yang kongkrit. Yakni, semua hal yang berhubungan dengan perizinan. Jadi, PT. VAL dan/atau PT. PHI sudah harus selesai soal urusan perizinan yang tentu saja berinteraksi dengan instansi berwenang, yaitu Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (DPTSPPM) Palas.

3. Tentang Ketenagakerjaan.
Dalam draf DPLH yang disiapkan oleh pihak perusahaan, belum tampak jelas dan terang keterlibatan Disnaker sebagai salah satu institusi yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Terutama, pada komponen sosial-ekonomi ketenagakerjaan. Pada poin Sosial, Ekonomi, dan Budaya, pihak perusahaan hanya menyebutkan rekrutmen pekerja dengan memprioritaskan warga setempat. Tanpa diketahui, maksud dari memprioritaskan itu bagaimana, dan persentasenya berapa.

Maka, Ia menyarankan, agar seluruh hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan harus dicantumkan dalam DPLH perusahaan. Pertama, mengenai Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pihak Perusahaan harus menginformasikan secara terbuka atau transparan rekrutmen pekerja. Selain ke masyarakat umum secara langsung, ke Kepala Desa setempat, ke Camat setempat, juga sepantasnya diberitahu ke Disnaker Palas. Agar, Disnaker yang merupakan instansi yang bertugas secara khusus menangani ketenagakerjaan memiliki akses informasi rekrutmen pekerja yang akan diperoleh masyarakat umum.

Sedangkan, mengenai perluasan kesempatan kerja, di samping rekrutmen karyawan, pihak perusahaan juga bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk menjadi tenaga kerja mandiri. Pun, melakukan pembinaan lahirnya dan berkembangnya usaha mikro dan kecil. Pembinaan tersebut, dapat berupa pelatihan keterampilan kerja dan penyaluran bantuan modal usaha.

Kedua, terkait dengan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Mulai dari seputaran Persyaratan Kerja. Seperti, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama dan turunannya di lingkungan perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa PP dan Perjanjian Kerja tidak bersifat rahasia. Pekerja harus mengetahuinya. Pekerja juga mesti memperoleh fasilitas kerja yang memadai. Perumahan yang layak, tempat ibadah, penerangan, perairan, akses bahan pokok, transportasi angkutan, dan lainnya.

Sampai kepada pentingnya menyediakan lembaga-lembaga lainnya yang penting keberadaannya bagi penciptaan lingkungan yang harmonis dan dinamis di perusahaan. Misalnya serikat pekerja, lembaga kerjasama bipartit, Pengurus Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dokumen terkait administrasi outsourcing (alih daya) pekerja atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Dsb. Upah yang selalu harus sesuai dengan UMK, BPJS Naker dan Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan hak-hak normatif lainnya, serta Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Norma Kerja.

Sehubungan dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), agar perusahaan selalu menjaga hubungan kekeluargaan yang baik dengan para pekerja. Agar senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan seluruh perselisihan pendapat. Selain itu, keluhan-keluhan ketenagakerjaan, baik dari internal pekerja, maupun eksternal masyarakat, agar dapat diakomodir dengan cepat dan responsif.

Ketiga, seputaran pelatihan kerja.
Perusahaan mesti memiliki program kegiatan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja, baik pekerja yang ada di dalam lingkungan perusahaan, maupun tenaga kerja yang ada di luar perusahaan. Perusahaan sewajarnya, mengagendakan pelatihan bagi pekerja agar semakin mempunyai pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas dari perusahaan dalam rangka upaya peningkatan produktivitas individu dan kelompok pekerja, serta peoduktivitas perusahaan. Pelatihan juga berfungsi sebagai pengelolaan talenta dan potensi pekerja, dengan melihat dan menganalisa pemberdayaan dan pengembangan karir pekerja dalam struktur organisasi perusahaan. Pelatihan bagi warga, dimaksudkan agar warga memiliki keterampilan kerja yang dapat menjadi modal penting bagi terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi bertumbuhnya dan berkbangnya usaha mikro dan kecil (UMK) Tentu, semuanya juga berarah untuk kerangka peningkatan produktivitas perusahaan dan produktifitas SDM Palas.

4. Keterlibatan Instansi terkait.
Selanjutnya, di hadapan seluruh peserta forum, yakni Kadis Perizinan didampingi Kabid Perizinan, perwakilan Kadis Pertanian, Perwakilan Kadis Perhubungan, Camat Hutaraja Tinggi, Kades Ujungbatu III, Konsultan Perusahaan, Pejabat General Affair Perusahaan, Manager PT. VAL Aliaga atau PT. PHI beserta jajarannya, Idris Mendefa manambahkan bahwa instansi terkait dengan pembahasan DPLH semestinya melibatkan beberapa instansi terkait lainnya. Seperti, Bappeda, Dispenda, Dinas PU, Disperindag, Diskannak, Dinas Ketapang, Dinas Sosial, BPBD, dan Setdakab Palas.

5. Komponen Pengelolaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
Mengenai Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang tercantum dalam draf DPLH PT. PHI, mesti jelas dan diurai satu persatu. Pengelolaan Lingkungan Sosialnya bagaimana. Kalau dengan melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), rencana kerjanya seperti apa. Tentu, dalam bidang sosial ada pendidikan, ada keagamaan, ada kebudayaan, dsb.

Pengelolaan Lingkungan Ekonominya juga bagaimana. Apakah cukup hanya sekedar melakukan rekrutmen ketegakerjaan atau ada program kegiatan lainnya. Kalau di bidang ketenagakerjaan, apa yang rencana dan yang harus dilakukan. Baik tenaga kerja yang mencakup di dalam perusahaan, maupun tenaga kerja yang berada di luar perusahan (di tengah-tengah masyarakat). Kalau, pengelolaan lingkungan bidang kebudayaan perlu dipisah, maka apa yang ingin, akan, atau sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi, setiap komponen pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, harus jelas dituliskan di dalam dokumen.

6. Harapan.
Terakhir, Idris Mendefa menghaturkan harapan, semoga PT. PHI dan PHG dapat segera menyelesaikan segala sesuatu yang belum selesai. Menuntaskan semua upaya optimalisasi kerjasama dalam membangun daerah. Perusahaan berkembang dan beruntung, masyarakat juga aman, nyaman, dan stabil, Pemda pun merasa senang dan gembira. Membangun hubungan, interaksi, dan komunikasi yang baik, intensif, persuasif, harmonis, dan dinamis dengan para pekerja, masyarakat, dan seluruh perangkat dan jajaran Pemda Palas. pungkas Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Muhammad Idrisman Mendefa. (081)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *