Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Program Peningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Oleh: Dra. Sri Murdiati, M.Si
Dosen Program Studi D3 Manajemen Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Media Analis Indonesia, Tegal – Keadaan perpajakan cenderung memaksa wajib pajak untuk terlibat aktif dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan menuntut tingkat kepatuhan dan komitmen wajib pajak yang tinggi. Dikarenakan sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dilakukan oleh wajib pajak, bukan oleh otoritas pajak yang bertindak dalam posisinya sebagai pemungut pajak, maka sistem perpajakan Indonesia tunduk pada kepatuhan wajib pajak (self assessment). Kepatuhan pajak sangat penting karena setiap individu bertanggung jawab untuk menentukan tanggung jawab pajak mereka sendiri, membayar, kemudian melaporkan pajak dengan tepat dan segera.

Read More

Untuk memudahkan wajib pajak terutama pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar, pemerintah memberikan kebijakan pemutihan pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan program keringanan sanksi administratif atau dikenal dengan pemutihan pajak yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Strategi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait program pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain media cetak seperti koran dan media sosial. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pemutihan pajak kendaraan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak yang telah tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu yang lama.

Kebijakan ini menjadi motivator bagi warga untuk menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab.

Program pemutihan pajak kendaraan Jawa Tengah 2022 ini berlaku untuk penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas kendaraan bekas atau mutasi kendaraan (BBNKB II), dan bebas pokok PKB tunggakan tahun kelima.

Dalam pemutihan pajak kendaraan Jawa Tengah 2022 ini, insentif penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pokok pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima di Jateng akan diterapkan mulai 7 September hingga 22 November 2022.

Sementara pembebasan BBNKB II akan diterapakan mulai 7 September hingga 22 Desember 2022.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan dengan pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta pelunasan tunggakan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jateng Peni Rahayu menyebutkan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB II diterapkan menyusul masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum membayar pajak.

Kebijakan pemerintah untuk menghapus registrasi kendaraan yang tidak membayar pajak selama dua tahun akan segera diberlakukan sesuai pasal 74 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).
Dengan demikian, pemutihan pajak kendaraan Jateng 2022 ini sangat tepat dimanfaatkan.

Berdasarkan data Bapenda Jateng ada sekitar 1.475.205 unit kendaraan bermotor di Jateng yang pajak tahunannya belum dibayarkan. Jutaan kendaraan bermotor ini terancam menjadi kendaraan bodong jika tahun ini tidak segera mengurus pajaknya. Nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jateng saat ini mencapai Rp 858.276.761.819.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *