Terkait Kepemimpinan Bupati, GMPPL Lakukan Unjuk Rasa Damai di Gedung DPRD Palas

Aksi unjuk rasa GMPPL di kantor DPRD Palas.

Media Analis Indonesia, Palas – Ratusan masyarakat yang tergabung sebagai Gerakan Masyarakat Peduli Padang Lawas (GMPPL) lakukan unjuk rasa aksi damai terkait kepemimpinan di kabupaten Padang Lawas (Palas) di gedung DPRD Palas, Kamis, (24/11/2022).

Aksi damai ratusan masyarakat unjuk rasa tersebut, di tenggarai soal siapa sebenarnya kepemimpinan atau Bupati di kabupaten Padang Lawas (Palas), sebab ada Bupati dan ada juga Plt Bupati.

Read More

Dalam aksinya Koordinator Lapangan Fauzan Hamdy Rangkuti didampingi Koordinator Aksi Ali Tondi Halomoan Hasibuan, Roni Hasibuan, Alfin Situmorang, dan Ilham, unjuk rasa aksi damai tersebut menyampaikan, setidaknya ada 8 tuntutan aksi masyarakat yang tergabung di GMPPL, mereka sampaikan ke Dewan DPRD Palas.

Kedelapan Tuntutan Aksi GMPPL tersebut yaitu :
1. Diminta kepada dprd palas segera mengambil sikap tegas tentang siapa sebenarnya bupati padang lawas, jika mengacu kepada surat menteri dalam negeri no 100/2584/otda, tentang penjelasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten padang lawas, tertanggal 26 oktober 2022.

2. Meminta kepada dprd palas agar menunda segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan yang melibatkan wakil bupati padang lawas yang mengatas namakan plt. bupati padang lawas

3. Diminta kepada ketua dprd padang lawas supaya menyampaikan tentang hasil konsultasi dan kordinasi kemendagri pada tanggal 20 oktober 2022.

4. Meminta kepada gubernur sumatera utara mencabut surat penunjukan plt. bupati kabupaten padang lawas.

5. Meminta kepada ketua dprd padang lawas untuk mempertanyakan wakil bupati padang lawas yang mengaku sebagai plt bupati padang lawas saudara ahmad zarnawi pasaribu tentang kewenangan pencopotan kaban bpkad padang lawas tanpa sepengetahuan bupati padang lawas.

6. Mempertanyakan kepada bapak arpan nasution selaku sekda kabupaten padang lawas, kenapa tidak memberikan no. surat ke bupati padang lawas,

7. Kami meminta kepada bapak gubernur sumatera utara memerintahkan kepada wakil bupati padang lawas saudara ahmad zarnawi pasaribu agar tidak menjadi aktor perpecahan di tengah masyarakat kabupaten padang lawas, dan segera bertaubat.

8. Diminta kepada ketua dprd padang lawas mengaudit dan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) tentang penyaluran pupuk subsidi yang dianggap langka sesuai keluhan masyarakat di tujuh belas kecamatan di kabupaten padang lawas.

Anggota DPRD Palas H. Fahmi Anwar Nasution dan Sufriyadi Halomoan Hasibuan saat menerima aksi unras GMPPL dan menyatakan DPRD Palas telah penyampaian surat kepada Gubsu dan Mendagri dengan isi yang sama Nomor : 170/787/DPRD/2022, dan Nomor : 170/786/DPRD/2022. tertanggal 08 Nopember 2022. perihal Mohon Petanjuk dan Penjelasa Terkait Kepala Daerah Yang Sah Di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Yang mana isinya berbunyi, Memperhatian Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 100/7584/0TDA tanggal 26 Oktober 2022 perihal Penjelasan Terkait Penyanggaran Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Lawas dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 903/13246/ tanggal 04 november 2022 Perihal Penjelasan Terkait Pembahasan Dan Pengesahan APBD Talum Anggaran 2023 dalam hal ini kami masih ambigu Atau berbeda pendapat serta penafsiran perihal surat yang dimaksuddimaksud, untuk kami sampaikan sebagai berikut :

1. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 132/12201/2021 anggal 24 November 2021 Perihal Wakil Bupati Padang Lawas sebagai pelaksana tugas Bupati Padang Lawas.

2. Memperhatikan Surat Penasehat hukum Saudara Hirklip. Ali Suran Harahap (TS0) Bupati Padang Lawas Nomor: 321/RAN-LAW FIRM/IX/2022 Tanggal 23 September 2022 perihal pemberitahuan.

3. Hasil konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indenesia C/q Ditjen Otonomi Daerah tentang Pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan Nomor Surat Perintah Tugas nomor: 091/504/2022 Tanggal 17 Oktober 2022

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memohon petunjuk dan penjelasan bapak gubsu dan Bapak Mendagri C/q, Ditjen Otonomi daerah, terkait kepala daerah yang sah menjadi Bupati pemerintahan Kabupaten Palas.

Surat tersebut di atas ditandatangani oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Palas, H. Irsan Bangun Harahap, SE., dan Surat itu juga ditembuskan kepada Sekda Palas, serta Paraf koordinasi Dewan. Demikian isi Surat tersebut langsung dibacakan Anggota dewan DPRD Palas H. Fahmi Anwar Nasution dan Sufriyadi.

Sementara itu di kesempatan sama, Ketua KNPI Palas, Kadir Nasution, menyampaikan apresiasi kepada GMPPL yang telah melaksanakan aksi tersebut, guna mengantisipasi adanya bentrok dan pertumpahan darah dikemudian hari.

Sejarahnya belum ada dua pimpinan, diharapkan mendagri mengambil sikap tegas terhadap soal dua kepemimpinan di kabupaten Palas. Ini untuk kebaikan bersama, sehingga Palas tetap dalam kondusifitas seperti semula tidak ada hal hal yang bisa mengakibatkan terjadinya yang diluar kendali. Tutur kadir saat dijumpai awak media ini selepas aksi damai tersebut.

Setelah selesai GMPPL sampaikan aspirasinya dan berdialog bersama di depan pintu masuk Kantor DPRD Palas, mereka mengatakan akan kembali lagi minggu depan untuk menanyakan tuntutan mereka kepada Anggota DPRD Palas, dengan jumlah massa yang lebih banyak. (081)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *